Copot Pejabat Berurusan dengan Hukum!
Share on: 
PALUTA – Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diharapkan agar mencopot pejabat-pejabat eksekutif yang mentalnya buruk, arogan, dan lebih mementingkan dirinya sendiri terutama yang bermasalah dengan hukum. Tujuannya agar program pembangunan dapat terus berjalan.
Pengamat kebijakan publik Paluta, Doli Siregar SH, Kamis (19/9) mengatakan, hal ini berkaitan dengan beberapa pejabat teras di Pemkab Paluta yang belakangan ini mentalnya makin bobrok yang bisa dilihat dalam beberapa hal, diantaranya makin rendahnya etika disiplin khususnya jam masuk kerja, sangat arogan dan ada beberapa yang tersangkut hukum, baik yang sudah ditangkap ataupun yang dilaporkan ke penegak hukum.
“Contohnya, hampir sebagian besar pimpinan SKPD itu bertempat tinggal di Kota Psp, kemudian ada beberapa yang bahkan jarang dijumpai di kantornya, ditambah rata-rata gaya para pejabat ini sok dan sangat arogan dalam menghadapi persoalan yang ada di instansi yang dipimpinnya,” ucapnya.
Namun dirinya sangat menyayangkan adanya beberapa pejabat yang bermental buruk ini masih tetap dipertahankan oleh Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap seperti halnya Kadistan Paluta Aminusin Harahap yang sudah dilaporkan ke polisi meskipun masih belum ada tindaklanjut dan keterangan pasti soal kasus ini, namun hal ini sudah mengganggu kinerja yang bersangkutan dalam mensukseskan program pembangunan yang dicanangkan Bupati.
“Makanya kita minta Bupati melalu Baperjakat agar melakukan evaluasi kinerja para pimpinan SKPD, khususnya yang berurusan dengan hukum agar program pembangunan bisa terus berjalan,” ujarnya.
Dikhawatirkannya jika model pejabat seperti ini masih tetap dipertahankan, maka akan membuat program pembangunan di Kabupaten Paluta jalan di tempat, atau bahkan malah tidak berjalan sama sekali, karena pejabatnya hanya mengurusi masalah dirinya sendiri. Sehingga terlena dan melupakan persoalan membangun Kabupaten Paluta untuk mensejahterakan rakyat.
Kemudian diharapkan Bupati melalui masukan dari Baperjakat untuk benar-benar menempatkan pejabat pada tempatnya, khususnya yang mempunyai integritas tinggi dan berjiwa bersih agar tidak ada lagi pejabat di Pemkab Paluta yang bermental korup dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Dikatakannya, saat ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan penyegaran dan pembenahan di seluruh sektor dan seluruh SKPD di Pemkab Paluta diawal periode pemerintahan yang kedua dari Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lebih baik lagi.
“Saat ini kami kira saat yang tepat untuk dilakukan penyegaran SKPD agar ada angin segar perubahan sehingga prioritas keberpihakan pelayanan kepada publik atau masyarakat Kabupaten Paluta ada untuk bisa makin merasakan pembangunan di daerahnya sendiri,” katanya.
Untuk itu dirinya meminta kepada baperjakat sebagai filter kebijakan dalam pengangkatan pejabat di Pemkab Paluta untuk benar-benar menjalankan fungsinya, diantaranya harus mengindahkan syarat mutasi dengan mengaplikasikan PP nomor 13 tahun 2002.
“Baperjakat harus benar-benar berjalan, jangan intervensi karena kepentingan segelintir oknum menempatkan pejabat yang tidak tepat. Kepada Bupati kita minta untuk tegas. Jangan sampai salah pilih orang, copot yang bermasalah, karena kerugian besar bagi kelangsungan pembangunan di Paluta,” sarannya.
Sementara itu pengamat politik alumni USU Pahrur Roji Harahap menambahkan, pejabat tidak boleh arogan, karena keberadaan mereka adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik.
“Pejabat kalau arogan, lebih baik dipindahkan ke sasana tinju aja. Karena kalau dibiarkan efek sampingnya akan membuat empati masyarakat kepada pemerintah menjadi turun, bahkan tidak percaya lagi.
“Pejabat kalau arogan, lebih baik dipindahkan ke sasana tinju aja. Karena kalau dibiarkan efek sampingnya akan membuat empati masyarakat kepada pemerintah menjadi turun, bahkan tidak percaya lagi.
Sudah sering kita lihat baru jadi pejabat kecil di daerah, sombongnya minta ampun, arogan lagi dan tidak ada etika. Kalau sudah bermasalah barulah baik. Kalau begini terus model pejabat kita, bagaimana pembangunan bisa jalan, paling yang ada pejabat itu sibuk mengurusi masalahnya dengan hukumlah, LSM, wartawan dan lainnya,” ujarnya.
Untuk itu dirinya juga meminta kepada Bupati agar segera melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja para bawahannya seperti Kadistan Paluta Aminusin Harahap yang dilaporkan ke penegak hukum sehingga pelayanan kepada publik semakin baik lagi. (phn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar