LJK Diperiksa Panitia Pusat

Rabu, 2 Oktober, 2013 | 0 Comments

Share on:   

Para peserta mengikuti ujian CPNS pada tahun lalu. Sementara pelamar CPNS di Madina berharap proses seleksi bersih dari dugaan KKN.

PALUTA – Dalam penerimaan CPNS tahun ini untuk pemeriksaan lembar jawaban komputer (LJK) ujian CPNS tidak lagi diperiksa oleh universitas yang menjalin kerjasama dengan daerah yang melaksanakan penerimaan CPNS, melainkan menjadi kewenangan panitia pusat.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Drs Hailullah Harahap MM kepada METRO, Selasa (1/10) mengatakan, ada perbedaan tekhnis dalam pemeriksaan LJK nantinya dalam penerimaan CPNS ini. Dimana jika pada tahun sebelumnya LJK diperiksa dan dirangking oleh universitas yang ditunjuk oleh daerah dan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, maka pada tahun ini tidak.

Karena, katanya, untuk tahun ini mekanismenya daerah hanyalah menyelenggarakan penerimaan saja, kemudian melaksanakan ujian. Dimana soal dan LJK ujiannya langsung dari pusat. Setelah sampai di daerah dan setelah dijawab, maka LJK ini kembali dikirim ke panitia pusat.

“Untuk selanjutnya panitia pusatlah yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Tahun ini daerah hanya menyelenggarakan penerimaan dan ujiannya saja tidak seperti tahun lalu,” tuturnya.

Hal ini dikatakannya, agar masyarakat khususnya para pelamar memahami sistem dan mekanisme dalam perekrutan CPNS, khususnya dalam hal pemeriksaan hasil ujian nantinya.
“Karena ini juga harus disampaikan agar bisa kita ketahui bersama bagaimana mekanismenya,” sebutnya.

Untuk tahun ini, Pemkab Paluta menerima 122 formasi, rinciannya tenaga guru 67 orang, tenaga kesehatan 42 orang dan tenaga teknis sebanyak 13 orang. Adapun rinciannya yakni formasi guru SD 11 orang, guru SMP 29 orang, guru SMA 22 orang dan guru SMK 5 orang.

Kemudian untuk tenaga Kesehatan sebanyak 42 orang dengan rincian Dokter Umum 7 orang, Dokter Gigi 2 orang, S-1 Keperawatan 2 orang dan D-III Keperawatan 11 orang, Apotoker 2 orang, Asisten Apoteker 2 orang, D-III Kebidanan 12 orang dan untuk S-1 Kesehatan Masyarakat 4 orang. Selanjutnya untuk tenaga Teknis 13 orang. Sehingga total keseluruhannya 122 orang.  (phn)