Sejumlah Proyek di Paluta Tanpa Plang Nama DPRD Diminta Jangan Diam Saja
Share on: 
PALUTA – Sejumlah proyek di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) diduga bermasalah. Bahkan ada beberapa yang tanpa plang papan nama kegiatan dan menyebar hampir disetiap wilayah kecamatan di Kabupaten Paluta, baik pembangunan irigasi, pembangunan jalan, pembangunan perpustakaan sekolah dan beberapa kegiatan lainnya yang sumber dananya diduga berasal dari DAK, APBN dan APBD Paluta. Sehingga perlu dilakukan pengawasan.
Proyek tanpa papan informasi itu diduga terjadi karena adanya pembiaran dari dinas terkait, sehingga para rekanan tidak ada yang takut dan ada unsur kesengajaan agar tidak diketahui masyarakat.
Wakil Ketua Forum Kajian Peduli Paluta Topan Harahap, Senin (7/10) mengatakan, hampir semua proyek tidak memasang plang nama, padahal dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadana barang/jasa pemerintah, diwajibkan untuk memasang papan nama proyek.
Ketiadaan plang atau papan nama proyek seakan ada kesan karena tidak ada pengawasan dari instansi berwenang. Akibatnya, warga tidak dapat mengetahui spesifikasi rincian proyek, sehingga proyek yang dipercayakan kepada kontraktor tersebut, dikerjakan seadanya, karena itu tidak mengherankan lagi, baru beberapa bulan selesai, kembali mengalami kerusakan.
“Saya heran saja, apa boleh menggunakan dana APBD atau APBN, kita bangun proyek tidak mencantumkan palang nama proyek, padahal aturan itu sudah tertuang dalam Kepres Nomor 80 tahun 2003,” tanya Topan heran.
Ironisnya, kata Topan, proyek di wilayah Paluta ini terkesan ditutup–tutupi. Soalnya ada bangunan jalan, tidak jelas kontraktornya siapa, lebar, tebal dan panjang berapa. Semuanya kabur dan tidak jelas. Dirinya berharap agar dinas terkait menegur para rekanan ini. Karena sudah menyalahi.
“Semuanya serba misterius. Lantas dari mana masyarakat bisa mengontrol pekerjaan ini kalau informasi untuk itu tidak ada. Selain itu, anggota DPRD juga diharapkan jangan diam saja, sekali-sekali turun ke bawah meninjau langsung pelaksanaan proyek tersebut,” pintanya.
Beberapa proyek tersebut adalah pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan di berbagai SD di wilayah Paluta, seperti di wilayah Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu dan Portibi yang dikerjakan secara swakelola, namun nyatanya di lapangan berbeda sesuai dengan juklak. Bahkan ada juga proyek yang sudah mencapai 50 persen, tapi tidak diketahui rekanannya dan sumber dananya dari mana.
“Untuk itu marilah kita bersama semua elemen di Kabupaten Paluta ini untuk mengawasi proyek yang ada di Paluta,” ajaknya. (phn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar